Home DesaKita Penyaluran BPNT Bermasalah, Komisi IV Duga Sejumlah Pihak Offside dari Tupoksinya

Penyaluran BPNT Bermasalah, Komisi IV Duga Sejumlah Pihak Offside dari Tupoksinya

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

Cirebonplus.com (C+)Warning bagi pemangku kebijakan (stakeholders) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengendus adanya ketidakbecusan pelaksanaan program yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu.

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menemukan sejumlah persoalan dalam penyaluran program bantuan pangan untuk warga miskin tersebut. Terutama program yang digulirkan pada tahun anggaran 2019.

Anggota Komisi IV Aan Setiawan SSi mengungkapkan, berdasarkan laporan dan data yang diterima, mengarah pada dugaan banyaknya program BPNT yang tidak tersalurkan kepada yang berhak, dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena itu, ia berpendapat bahwa penyaluran BPNT untuk tahun 2019 rentan terjadi kecurangan.

Menurutnya, di Kabupaten Cirebon ada sekitar 164.636 KPM yang berhak menerima bantuan pangan itu. Namun ternyata tidak semua dari penerima manfaat mendapatkan bantuan tersebut. Menurut Aan.

Disinyalur banyak warga miskin pemegang kartu, nyatanya tidak bisa mencairkan bantuan yang ia terima, seperti terjadi di Kecamatan Sumber. Dari kuota 6.000 penerima yang berhak, ada sekitar 600 KPM tidak bisa mencairkan BPNT. Kondisi yang sama juga disinyalir terjadi di Kecamatan Sususkanlebak, di mana 700 dari 3.000 KPM yang terdaftar tidak bisa mencairkan bantuan pangan pengganti program raskin-rasta itu. 

Apabila dirata-ratakan, ada sebanyak 600 KPM di setiap kecamatan yang ada masalah saat pencairan, mulai dari masalag kartu hingga teknis pengambilan barang. Jika jumlah tersebut dikalihkan 40 kecamatan, maka di Kabupaten Cirebon ada sekitar 24.000 warga miskin yang tidak menerima haknya itu.

“Hasil penelusuran, ternyata sumber utama permasalahannya ada di pihak BNI. Namun, BNI berdalih kartu KPM yang tidak bisa dicairkan itu terjadi karena banyak kendala, salahsatunya karena eror,” ujar dia usai berdialog dengan sejumlah stakeholders program BPNT di tingkatr daerah.

Pihaknya berharap menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya menyalurkan program BPNT, bukan ikut menentukan siapa yang berhak menerima, sebab itu rananhnya Kemensos. Karena itu, BNU tidak perlu menahan KPM, karena pemilik kartu sudah by name by adress.

Masalah lainnya dari informasi yang diterima adalah dugaan e-Waroeng bermasalah. BNI menjadi pihak yang menentukan E-Waroeng atas rekomendasi dari Dinsos, TKSK dan kuwu setempat. Sehingga, ada dugaan bermunculan e-Waroeng abal-abal, asalkan memiliki mesin edisi. Bahkan, ada TKSK yang justru menjadi pemilik mesin itu sendiri.

Selain itu, hasil informasi yang ia himpun ada KPM yang PIN ATM-nya ditulis oleh TKSK. Ada juga yang ditahan di e-Waroeng. Padahal, KPM sebagai pemilik kartu ATM memliki kebebasan di mana untuk betransaksi di mana saja.

“Ternyata BPNT banyak masalah. Kami pun langsung mengadendakan pertemuan dengan Dinas Sosial (Dinsos) sebagai kepanjangan tangan Kemensos, Forum Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai pendamping di lapangan, dan Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). (Udin)

Ilustrasi: Net

Related Articles