kuping kiri

Politik Olok-olok, Kampanye “Kampungan” yang Tak Berpengaruh bagi Milenial

Politik Olok-olok, Kampanye “Kampungan” yang Tak Berpengaruh bagi Milenial

POLITIK olok-olok menyeruak. Menjadi semacam tradisi politik lisan yang saling balas (counter opinion), kalau bukan dibilang saling serang (counter attack). Bukanlah sesuatu yang salah di alam demokrasi, selama tidak melanggar hukum.

Tetapi itu bila merujuk pada hukum positif negara. Sebagai bangsa beragama, beradab, dan menjunjung tinggi etik, rasanya politik olok-olok tidaklah positif bagi khalayak. Di negara liberal seperti Amerika, tentu tidaklah terlalu menimbulkan masalah, sebab mereka memiliki citra budaya individualis.

Karena itu dalam kerangka pengejawantahan demokrasi di negara Indonesia yang berketuhanan, berprikemanusiaan, bertujuan persatuan, berkerakyatan penuh dengan kebijaksanaan, dan berkeaadilan sosial, politik olok-olok sebaiknya dihindari. Selain tidak dibenarkan dalam ajaran agama yang dianut setiap warga, juga layak disebut cara “kampungan”.

Belakangan ini, publik memang disuguhkan dengan maraknya saling lempar pernyataan antarkubu pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Banyak yang melontarkan pernyataan yang jauh dari substansi yang dihadapi bangsa. Sebaliknya, pernyataan justru bermuara pada kontroversial yang membuat publik makin terbelah.

Tak politisi dan pendukung tingkat nasional, politik olok-olok telah menjalar hingga tingkat daerah. Bahkan hingga antarsimpatisan capres-cawapres di tingkat desa, seperti marak di media sosial.

Analis politik Exposit Strategi, Arif Susanto punya pandangan soal politik olok-olok. Ia melihat pada masa kampanye mendapati gejala politik olok-olok ini, di mana elite politik lebih sering mengeksploitasi emosi massa lewat pernyataan-pernyataan menohok, ketimbang mengeksplorasi keunggulan tawaran program mereka. Selain mengesankan dangkalnya gagasan politik, hal tersebut cenderung membodohi dan memecah belah.

Pendapat itu disampaikan dalam kesempatan diskusi di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11) sebagaimana dilansir sejumlah media. Contoh politik olok-olok paling baru adalah munculnya istilah tempe setipis ATM, sontoloyo dan ujaran saling kritik tanpa didasari data akurat.

Politik semacam ini, kata Arif, dipicu pasangan calon yang reaksioner dan kurang antisipatif terhadap masalah. Selain itu, didukung oleh kecenderungan tim kampanye yang dinilai gagap dalam menerjemahkan visi menjadi program lebih konkret, serta minimnya terobosan kampanye cerdas dan kreatif.

Menurut Arif, penyebab hal itu adalah adanya politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang terus menjebak politik nasional dalam kubangan kebencian. “Politisasi SARA hanyalah bagian dari potret lebih besar politik olok-olok. Hal ini menunjukkan sempitnya pola pikir, intoleransi, dan instrumentalisasi hukum untuk perebutan kekuasaan,” paparnya seperti dilansir merdeka.com.

Lalu, apakah kampanye (politik) olok-olok ini efektif untuk menarik dukungan publik? Arif meyakini cara-cara seperti itu tidaklah efektif, karena pemilih di Indonesia yang hari demi hari semakin rasional. Mereka tak lagi mudah termakan politik kebencian.

“Sekitar 40 persen pemilih milenial memiliki karakteristik egaliter, pluralis, kritis dan kreatif. Sementara sekitar 70 persen dari pemilih Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi merupakan pemilih loyal yang sudah memantapkan pilihan mereka,” lanjut Arif.

Arif menyarankan kepada kubu atau tim kampanye kedua pasangan calon agar mengembangkan komunikasi politik yang lebih cerdas dan kreatif. Di samping itu memberikan tawaran program jelas dan berkontribusi bagi pencerdasan masyarakat. (Khas Redaksi)

Ilustrasi: I-net

Related posts