Home Headline Rapat Bersama Menag, Satori Soroti Pembatalan Haji 2020 hingga Kuota Lansia

Rapat Bersama Menag, Satori Soroti Pembatalan Haji 2020 hingga Kuota Lansia

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

CirebonPlus (C+) – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama Fahrurrozi di Ruang Komisi Gedung Nusantara II DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2020). Tema pembahasan rapat kali ini adalah Evaluasi Kebijakan Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2020 serta Isu-isu Aktual dan Solusinya.

Dalam rapat kerja tersebut Anggota DPR RI Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Cirebon dam Indramayu, H Satori SPdI MM menyoroti beberapa persoalan yang berkembang, terutama berkaitan adanya pembatalan keberangkatan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang saat ini masih menjadi perhatian publik. 

Berkaitan dengan kebijakan pembatalan ibadah haji tahun 2020, menurutnya, karena tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang (UU), maka Kemenag seharusnya lebih banyak berkoordinasi dengan Komisi VIII. Sehingga kebijakannya tidak terburu-buru dan terkesan miskoordinasi dengan anggota dewan.

Terkait dengan dibatalkannya keberangkatan haji 2020, Satori juga merasa perlu mempertanyakan kepada menteri, terkait perkembangan komunikasi dengan Kementerian Urusan Haji Umrah Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi. Karena berdasarkan informasi, hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemerintahan Arab Saudi.

“Apakah sudah ada surat resmi dari Kementerian Urusan Haji Umrah Arab Saudi atau dari Kerajaan Arab Saudi? Agar ada dasar hukumya. Karena (informasinya) belum ada atau masih dalam tahap pembicaraan, maka Kemenag perlu proaktif berkomuikasi lebih banyak dengan Arab Saudi,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Partai Nasdem itu juga menyinggung soal persoalan daftar tunggu keberangkatan haji yang mengalami kemunduran. Ia meninta kepada Kemenag agar dapat memberkan info yang jelas dan detail tentang kebijakan yang diambil.

“Ke depan kami berharap agar kuota  yang tahun ini batal berangkat karena persoalan pandemi seperti ini, maka tahun 2021 harus dipastikan tetap bisa berangkat. Karena kebijakan ini berkaitan dengan daftar tunggu keberangkatan pada setiap tahunya,” ujar Satori.

Satori juga mengusulkan agar pembimbing haji mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan visa haji. Berdasarkan aspirasi dari daerah pemilihannya atau mungkin terjadi di semua daerah, Satori mendapatkan informasi soal pembimbing haji yang tidak mendapatkan kuota keberangkatan dari Kementrian Agama karena tidak ada visanya.

“Sehingga calon jamaah haji yang membayar iuran untuk keberangkatan pembimbing itu pada pelaksanaan haji tidak ada pembimbingnya. Padahal jamaah haji diminta iuran oleh KBIH. Saya mohon agar hal ini bisa dievalusi,” sambung Satori.

Masalah lainnya, anggota dewan yang baru kena rolling dari Komisi XI ke Komisi VIII itu menyinggung masalah kuota haji untuk masyarakat usia lanjut atau manula. Pihaknya berharap agar keberangkatannya bisa didahulukan dan kuota mereka ditambah.

“Untuk calon haji yang berumur 70-90 tahun bila sudah mendapatkan keberangkatan tahun 2021, sedangkan porsi keberangkatannya tahun 2038, masa iya menunggu keberangkatan haji hingga 18 tahun. Maka saya mohon Kementrian Agama juga bisa melihat hal-hal demikian agar adanya spesifikasi untuk usia lanjut,” ungkapnya. (Dewo)

Related Articles