kuping kiri

Respons Perubahan, Kemendes PDTT Kembangkan Model Investasi di Daerah Transmigrasi

Respons Perubahan, Kemendes PDTT Kembangkan Model Investasi di Daerah Transmigrasi

Cirebonplus.com (C+) – Program transmigrasi terus digalakan pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Seirin perubahan zaman, harus ada inovasi untuk memperkuat program transmigrasi.

Dalam satu kesempatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memahami betul kondisi zaman yang terus berkembang. Karena itu, pihaknya menekankan pentingnya perubahan model pengembangan transmigrasi.

Menurut Menteri Eko, model bisnis pengembangan transmigrasi harus diubah dari pendekatan yang bergantung pada sektor pertanian menuju sektor industri, salahsatunya dengan model investasi. Di masa lalu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, karena masih bergantung pada sektor pertanian, sehingga transmigran diberi tanah untuk diolah menjadi lahan pertanian.

“Sekarang, bisnis modelnya harus diubah,” kata Mendesa PDTT saat memberikan arahan pada Sosialisasi Peraturan Presiden RI No 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di, Jakarta, Jumat (7/8) dalam rilis yang diterima cirebonplus.com.

Dikatakan, investasi merupakan salahsatu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi, disamping konsumsi dan ekspor. Investasi di kawasan transmigrasi, tidak hanya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan, taoi juga membantu pertumbuhan ekonomi di desa sekitarnya.

“Ekspor sekarang lebih susah, jadi sekarang bagaimana kita agar bisa meningkatkan investasi dan consumption (konsumsi). Nah, consumption bisa meningkat kalau pendapatan masyarakat meningkat. Transmigrasi bisa meningkatkan consumption,” ujarnya.

Transmigrasi, sambung dia, telah melahirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Transmigrasi telah melahirkan lebih dari 1.100 desa definitif, 400 lebih kota kecamatan, 120 lebih kota kabupaten, dan 2 ibukota provinsi.

Selama ini, diakui bahwa anggaran transmigrasi saat ini tidak terlalu besar, hanya di bawah Rp500 miliar untuk setiap direktorat jenderal. Sedangkan di Kementerian Desa ada dua direktorat jenderal yang menangani transmigrasi.

“Tapi tidak perlu berkecil hati, kita juga dibantu oleh kementerian lain, terutama di program pascapanen. On top dari itu kita juga dapat investasi pascapanen,” tutur dia.

Eko juga mengakui, pengembangan transmigrasi melalui program Kota Terpadu Mandiri (KTM) masih banyak yang mangkrak. Ia bertekad, program yang sudah lama bergulir tersebut akan kembali digeliatkan melalui program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan).

“Kita punya pekerjaan untuk memastikan agar KTM bisa berfungsi melalui program Prukades, yang dikeroyok oleh kementerian desa, kementerian pertanian, kementerian/lembaga lain dan tentunya dunia usaha,” ungkapnya.

Adanya beberapa kawasan transmigrasi yang mengalami penurunan pendapatan, tukas dia, disebabkan oleh minimnya infrastruktur penunjang di sekitar kawasan transmigrasi. Rusaknya jalan kabupaten atau jalan provinsi misalnya, menyebabkan masyarakat transmigran kesulitan untuk mendistribusikan hasil pertanian.

“Terkait ini kita punya job (pekerjaan) memperjuangkan pembangunan infrstruktur penunjang di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) maupun CSR (corporate social responsibility) dari perusahaan BUMN dan swasta di daerah-daerah transmigrasi dan sekitarnya. Kalau mereka diberi infrastruktur itu, pendapatan mereka akan naik paling sedikit 40 persen. Itu akan secara signifikan menaikkan pertumbuhan ekonomi desa-desa kita,” paparnya. (*)

Laporan: Redaksi C+

Foto: Humas Kemendesa PDTT

Related posts