Home Headline RPJMD Kota Cirebon Dikoreksi, Semua Disesuaikan Pandemi Covid-19

RPJMD Kota Cirebon Dikoreksi, Semua Disesuaikan Pandemi Covid-19

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

CirebonPlus (C+) – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Cirebon menandatangani Nota Kesepakatan tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2021, Jumat (22/1/2021). Perubahan tersebut terkait penyesuaian RPJMD mengacu aturan pemerintah pusat dan provinsi.

Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyampaikan, rencana perubahan RPJMD ini baru pertama kali terjadi. “Penyesuaian dilakukan terutama karena adanya pandemi Covid-19,” ungkap Azis.

Namun, perubahan dan penyesuaian RPJMD ini menurut Azis dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah kota dan kabupaten di Jabar. “Kita berupaya menyesuaikan sejumlah sektor yang terdampak pandemi Covid-19,” ujarnya dalam lansiran situs resmi Pemkot Cirebon.

Ia mencontohkan mengenai pendidikan. Sektor pendidikan menjadi salahsatu sektor yang terdampak saat terjadi pandemi Covid-19. “Apakah selama pandemi Covid-19 ini kualitas pendidikan kita menurun atau tidak?” ungkap Azis.

Jika menurun perlu dibuatkan strategi lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan pasca pandemi Covid19 kelak. “Bahkan tidak hanya sektor pendidikan, tapi juga berbagai sektor lainnya termasuk kesehatan serta perekonomian masyarakat. Tapi pembangunan tetap ada,” lanjut Azis.

Sementara itu, Kepala BP4D Kota Cirebon, Iing Daiman SIP MSi menjelaskan, penyesuaian RPJMD Kota dilakukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. “Semakin banyak penduduk yang miskin dan berbagai dampak lainnya,” kata Iing.

Namun Iing bersyukur karena alokasi anggaran untuk kota pusaka tidak mengalami refocusing. Sehingga pembangunannyan tetap bisa berjalan dan bisa menjadi pemulihan sektor pariwisata di Kota Cirebon.

Selain itu, mereka juga tengah membahas dengan pemerintah provinsi Jabar terkait bagi hasil pajak kendaraan bermotor.

Dijelaskan Iing, dari 172 ribu kendaraan di Jabar masih ada 32 ribu lebih kendaraan yang belum teregistrasi. “Ini potensi yang luar biasa. Khususnya untuk menambah pendapatan Kota Cirebon,” kata dia.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati AMa menjelaskan, penyesuaian dan perubahan dimungkinkan saat terjadi bencana alam, krisis ekonomi dan lainnya.

“Pemerintah Kota Cirebon perlu mengambil berbagai langkah tepat stabilitasi. Khususnya penanganan saat dan pasca pandemi Covid19,” ungkap Affiati. (C+/01)

Ilustrasi: Istimewa Pemkot Kuningan

Related Articles