Home Ekobisnis Tak Keberatan Penuhi Target PAD Rp2,5 M, DPPKP Minta Syarat Ini

Tak Keberatan Penuhi Target PAD Rp2,5 M, DPPKP Minta Syarat Ini

by Redaktur Cirebon Plus
0 comment

CirebonPlus (C+) – Komisi II DPRD Kota Cirebon berharap keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bisa dimaksimalkan. Hal itu dalam rangka peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) dari retribusi TPI di Kota Cirebon melalui pemberlakuan Perda Nomor 14 Tahun 2019.

Bahkan, anggota dewan berharap besar penerapan Perda Pengelolaan TPI bisa meningkatkan retribusi dari jasa usaha di bidang ini hingga Rp2,5 miliar per tahun. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPPKP Kota Cirebon, Selasa (14/7/2020).

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Kelautan Perikanan DPPKP Kota Cirebon, Erythrina menjelaskan menyampaikan perolehan PAD hingga semester pertama 2020. Di antaranya dari retribusi pengelolaan TPI Kejawanan yang sudah melampaui target.

“Dari target yang ditentukan sebesar Rp300 juta, DPPKP sudah bisa memberikan kontribusi PAD sebesar Rp500 juta,” kata pria yang akrab disapa Ery itu.

Dia berharap, akhir tahun ini PAD yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah dari sektor retribusi jasa dan usaha TPI mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Jumlah itu mungkin saja terpenuhi, bila tidak ada hambatan dan kendala apapun.

“Capaian target itu kami masih memberlakukan perda yang lama, Perda No 5/2011 dengan turunannya Perwali 57/2011 dan Perda 6/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,” ujarnya.

Bila mengacu Perda yang baru Nomor 14/2019 untuk pengelolaan TPI, tidak menutup kemungkinan PAD bersumber dari retribusi jasa usaha di TPI lebih tinggi. Kendati demikian, pemungutan retribusi yang semakin tinggi harus bisa memenuhi kebutuhan nelayan di Kota Cirebon.

Ery menyampaikan, saat ini ada sebanyak 750 lebih nelayan beserta anak buah kapal (ABK) di Kota Cirebon butuh pemberdayaan dan asuransi kesehatan yang diakomodir oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini asuransi nelayan baru dianggarkan dari pemerintah pusat.

“Yang disampaikan Komisi II soal target sudah tercapai. Kami mengusulkan kepada DPRD untuk membuat naskah akademik pemberdayaan dan perlindungan nelayan sebagai bahan pertimbangan perda. Jadi, nelayan-nelayan kecil perlu diberi asuransi. Mereka sudah memberikan kontribusi PAD, maka baiknya mendapat perlindungan dari pemkot,” paparnya.

Merespons paparan Ery, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Syahriar MBA mengaku mendukung usulan DPPKP mengenai perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan Kota Cirebon. DPRD sudah berencana membuat naskah akademik yang bertujuan untuk menghadirkan regulasi bagi memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan.

“Karena ini sifatnya retribusi, pemungutan uang, sehingga harus dimatangkan. Memang sampai sekarang belum selesai. Para nelayan menghendaki segera (adanya asuransi),” sambung Watid. (C+/01)

Foto: Istimewa Humas DPRD Kota Cirebon

Related Articles